97 Persen Anak Indonesia Lulus SMP pada 2020

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

KM, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan pada 2020 nanti, 97 persen anak Indonesia lulus pendidikan menengah. Menurut dia, salah satu caranya dengan

program Pendidikan Menengah Universal atau wajib belajar sembilan tahun.

"Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, kita arahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan," kata Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan RAPBN 2014 di Kompleks Parlemen Senayan, 16 Agustus 2013.

Yudhoyono mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebuudayaan mendapatkan alokasi di RAPBN 2014 sebesar Rp 82,7 triliun. Sedangkan Kementerian Agama senilai Rp 49,6 triliun.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama salah satunya ditujukan untuk Pendidikan Menengah Universal. Tujuan pendidikan menengah universal, kata Yudhoyono untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka.

Presiden mengakui ada masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait pendidikan sembilan tahun. Yakni, distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. "Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal," ujar dia.

Yudhoyono menuturkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal.

Cara lain, pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua. Yudhoyono berjanji akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, serta pembangunan sekolah baru, Akademi Komunitas dan sarana pendukungnya. Untuk memeratakan akses pendidikan, pemerintahan Yudhoyono tetap melanjutkan program bantuan siswa miskin dan bea siswa Bidik Misi. (www.tempo.co)